TATA PAMONG
Fakultas Syari’ah Program Studi, Mu’amalah dipimpin oleh Ketua Program Studi. Dosen Program Studi Mu’amalah terdiri dari dosen-dosen yang berhome base di Fakultas Syari’ah dan dosen Program Studi lain yang ada di lingkungan IAI Hamzanwadi dan STKIP Hamzanwadi Selong. Sistem tata pamong Program Studi mengacu pada sistem tata pamong fakultas yang terdapat pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Fakultas Syari’ah IAI Hamzanwadi.
Proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan akademik pada tingkat Program Studi dilakukan melalui mekanisme rapat dan atau lokakarya yang diikuti oleh seluruh komponen akademik Program Studi secara kolegial, partisipatoris dan egalitarian. Mekanisme kerja yang diterapkan sesuai dengan garis koordinasi yang ditetapkan. Pengambilan keputusan maupun kebijakan dilakukan oleh Ketua Program Studi atas usul dan saran dari dosen-dosen Program Studi Mu’amalah. Dengan demikian, keputusan yang diambil merupakan hasil keputusan bersama. Ketua Program Studi menerapkan manajemen yang transparan (open management) dan dalam pelaksanaannya menerapkan manajemen football, artinya semua komponen prodi bergerak. Hal ini mempunyai nilai yang sangat positif, semua staf ikut ambil bagian dalam menyukseskan pencapaian tujuan sehingga timbul rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility). Ketua Program Studi melakukan monitoring dengan memanggil elemen-elemen mahasiswa (BEM Fakultas dan para koordinator tingkat), lewat laporan-laporan secara lisan maupun tertulis baik oleh para dosen, mahasiswa, maupun staf pegawai, kemudian menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Mekanisme ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
Semua kegiatan pada Program Studi Mu’amalah utamanya berpedoman pada buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran IAI Hamzanwadi. Dalam buku pedoman tersebut telah tercantum tugas, wewenang dan kewajiban dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Berpedoman pada buku pedoman ini sanksi-sanksi diberlakukan dan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima.
STRUKTUR ORGANISASI
